BPJS Solok Apresiasi Bupati Dan Wabup Sijunjung Sebagai Pelopor Perlindungan BPJamsostek Di Sumbar

SIJUNJUNG - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok (BPJamsostek) bersama Pemerintah Kabupaten Sijunjung terus berupaya memaksimalkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat melalui Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca juga: ASN Pemprov Diwajibkan Gubernur Sumbar Absen Subuh

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Maulana Anshari Siregar, mengapresiasi kinerja dan Komitmen Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja di Kabupaten Sijunjung.

Baca juga: Wujudkan Sumbar Anti Riba, Buya Mahyeldi Peringati Hari Indonesia Tanpa Riba

“Kami mengapresiasi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang bergerak cepat dan menjadi pelopor di Provinsi Sumatera Barat yang berinovasi melindungi masyarakat pekerja rentannya atas risiko ketenagakerjaan melalui BPjamsostek dengan pembiayaan melalui APBD untuk 1.333 Pekerja Rentan Sejak Bulan Maret 2022, ” ujarnya.

Baca juga: Temui Ketua DPRD Sumbar, Mahasiswa Fateta Unand Belasan Tahun Tak Punya Gedung Fakultas

Melalui komitmen tersebut Coverage Kepesertaan semula masih belasan persen kini telah mencapai 20%. Artinya dari 100 orang masyarakat sijunjung pekerja yang memiliki NIK Kabupaten Sijunjung, 20 orang sudah terlindungi manfaat BPJasmsostek dan Insya Allah angka tersebut akan terus bertambah dengan adanya tim kepatuhan.

Baca juga: Kemendes PDTT: Pembangunan Desa Ditujukan kepada Kelompok Marginal

Tentunya ini merupakan berkah bagi masyarakat Sijunjung dengan segala keterbatasan anggaran yang ada Pemerintah Daerah sangat peduli dengan menjadikan program BPJS Ketenagakerjaan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah, saat ini jumlah peserta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan.

Baca juga: Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar: Arah Kebijakan Pembangunan, Visi Misi Kepala Desa itu Bertumpu atau Merujuk pada SDGs Desa

Sebanyak 23.218 yang teridiri dari 12.318 Pekerja Penerima Upah dan 10.900 Pekerja Bukan Penerima upah.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sijunjung Benny Dwifa menyatakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung berkomitmen tinggi dalam perlindungan jaminan sosial Tenaga Kerja, sebab tidak hanya menyangkut satu orang saja, namun juga keluarga tertanggung sehingga berdampak pada lingkungan masyarakat.

“Makanya kami mengupayakan perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai cara. Memang tidak semua bisa ditanggung APBD, karena dana yang terbatas, namun kami melalui forum kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan ini kami meminta kepada seluruh team Kepatuhan yang terdiri dari Kepala-kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait untuk terus mendorong ekosistem masyarakat dilingkungannya agar dipastikan terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, ”ucap bupati yang juga didampingi Kadis Nakertrans Sijunjung, Khamsiardi. (rel)

Baca juga: Bupati Sijunjung Resmikan Pemakaian Jalan Simpang Lima Batang Laweh